Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 a. penyusunan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja meliputi :
    1. menyusun perumusan kebijakan teknis pelatihan tenaga kerja;
    2. melaksanakan kebijakan teknis pelatihan tenaga kerja dan Peningkatan Produktivitas;
       a. menyusun bahan perencanaan dan pembinaan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas;
       b. menyusun rencana program pelatihan berbasis kompetensi melalui analisis kebutuhan pelatihan;
       c. menyusun bahan kebutuhan program penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas;
       d. menyusun bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan pemagangan dalam negeri;
       e. menyusun bahan pengembangan kurikulum, sistem, metode dan modul pelatihan dan Teknik peningkatan produktivitas;
       f. menyusun bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas;
       g. menyusun bahan penyelenggaraan pelatihan dan perningkatan produktivitas;
       h. menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Program pelatihan;
       i. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas;
       j. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan produktivitas;
       k. menyusun bahan pelaksanaan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
       l. menyusun data pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
       m. melaksanakan program pemagangan dalam negeri;
    3. menyusun dan memperbarui data pelatihan tenaga kerja;
    4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelatihan tenaga kerja;
 d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja meliputi :
    1. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja;
    2. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja meliputi;
       a. menyusun dan melaksanakan pembinaan Lembaga pelatihan kerja;
       b. menyusun bahan fasilitasi pembinaan dan mengembangkan kapasitas instruktur dan tenaga kepelatihan;
       c. menyiapkan rekomendasi permohonan bantuan peralatan atau program pelatihan dari Lembaga pelatihan kerja kepada kementerian ketenagakerjaan serta memonitor pelaksanaan dan realisasinya;
       d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan LPK;
       e. memfasilitasi permohonan legalisasi sertifikat pelatihan dari Lembaga pelatihan kerja;
       f. menyiapkan bahan penyuluhan dan pemprosesan rekomendasi perijinan LPK;
       g. menyiapkan bahan penyuluhan dan pemprosesan Tanda Daftar LPK perusahaan dan LPK Pemerintah;
       h. menyiapkan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi LPK;
       i. menyiapkan surat keterangan penyelenggaraan pelatihan LPK;
    3. menyusun dan memperbarui data pembinaan lembaga pelatihan kerja;
    4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja;
    5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
 e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktivitas tenaga;
 f. pelaporan kinerja bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga;
 g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.